DPR Ingatkan Empati dalam Etika Tenaga Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR Muh. Haris menegaskan pentingnya penguatan etika tenaga kesehatan menyusul munculnya komentar dari seorang oknum nakes yang dinilai tidak berempati terhadap pasien BPJS. Pernyataan Haris datang sebagai respons atas insiden yang memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan soal sikap profesional di layanan kesehatan.

Haris menekankan bahwa empati merupakan bagian tak terpisahkan dari etika profesi tenaga kesehatan. Menurutnya, perlakuan terhadap pasien—termasuk mereka yang menjadi peserta BPJS Kesehatan—harus selalu mencerminkan standar profesional yang menjunjung martabat dan hak pasien.

## Desakan penguatan etika profesi

Pernyataan anggota Komisi IX tersebut mengarah pada kebutuhan untuk memperkuat tata nilai dan praktik etika di lingkungan pelayanan kesehatan. Haris mendesak agar aspek empati kembali menjadi fokus utama dalam pembinaan profesi, sehingga tenaga kesehatan tidak hanya mengedepankan kompetensi klinis, tetapi juga sikap kemanusiaan dalam berinteraksi dengan pasien.

Seruan ini menyoroti peran etika profesi sebagai landasan perilaku praktisi kesehatan dalam berbagai situasi pelayanan. Ketika prinsip-prinsip etika ditegakkan, diharapkan pelayanan kepada pasien berjalan tidak hanya efektif tetapi juga penuh penghormatan terhadap kebutuhan emosional dan sosial penerima layanan.

## Implikasi terhadap kepercayaan publik

Komentar yang dianggap tidak berempati, seperti yang memicu pernyataan Haris, berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Kepercayaan publik menjadi salah satu modal penting agar pasien merasa aman dan diberi dukungan saat mendapat layanan medis.

Dalam konteks peserta BPJS Kesehatan, persepsi negatif terhadap sikap tenaga kesehatan bisa mengakibatkan keraguan pasien untuk mengakses layanan atau berkomunikasi secara terbuka dengan penyedia layanan. Kondisi ini berisiko menghambat upaya pencegahan, diagnosis, dan pengobatan yang optimal.

## Harapan terhadap langkah perbaikan

Muh. Haris mengharapkan agar insiden ini menjadi momentum bagi lembaga terkait untuk meninjau dan memperkuat penerapan etika profesi. Hal tersebut mencakup penguatan pendidikan etika dalam pengembangan profesional tenaga kesehatan serta pengawasan yang lebih konsisten terhadap perilaku di tempat pelayanan.

Harapannya, upaya perbaikan tidak sekadar bersifat reaktif tetapi juga preventif, sehingga kasus serupa dapat diminimalisir. Penekanan kembali pada empati diharapkan mampu membangun standar layanan yang menghormati hak pasien dan memperkuat rasa saling percaya tenaga kesehatan dan masyarakat.

Kejadian ini sekaligus membuka ruang dialog tentang bagaimana etika profesi dijalankan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana mekanisme penegakan etika dapat diperkuat agar pelayanan kesehatan memenuhi standar profesional sekaligus kemanusiaan.

Penekanan pada empati—sebagaimana diingatkan oleh Muh. Haris—menjadi pengingat bahwa profesionalisme di bidang kesehatan meliputi kualitas hubungan penyedia layanan dan pasien, yang sama pentingnya dengan aspek teknis perawatan.